Budaya Politik yang Berkembang di Negara Indonesia
Indonesia terdiri dari masyarakat yang heterogen, baik dilihat dari segi budaya maupun dari segi geografis, sehingga membawa pengaruh yang sangat besar terhadap budaya politik indonesia. Menurut Rusadi, budaya politik Indonesia sampai saat ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti. Budaya politik di Indonesia relatif konstan. Dalam masa reformasi ini budaya politik Indonesia mengalami perkembangan yang cukup bagus dan lebih demokratis.
Dalam pembentukan budaya politik nasional terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yaitu :
- Unsur subbudaya politik yang berbentuk budaya politik asal.
- Aneka rupa subbudaya politik yang berasala dari luar lingkungan tempat budaya politik asal.
- Budaya politik nasional.
Proses pematangan budaya politik bangsa Indonesia pada dasarnya melibatkan suatu tahap penyerasian antara subbudaya politik yang ada di Indonesia dengan struktur politik nasional.
Perkembangan Kepartaian di Indonesia
Zaman Penjajahan Belanda
Partai politik yang pertama lahir adalah Indische Partij, didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dan dipimpin oleh Tiga Serangkai yaitu Dr. Setyabudhi (Douwes Dekker), Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini mempunyai tujuan untuk melepaskan Hindia Belanda dari Nederland. Partai ini hanya berdiri selama 8 bulan, karena ketiga pemimpinnya dibuang ke Kupang, Banda dan Bangka.
Setelah kembali, mereka mendirikan National Indische Partij (NIP) pada tahun 1919 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Dr. Setyabudhi. Setelah itu muncul beberapa partai politik lain, misalnya Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya.
Zaman Penjajahan Jepang
Pemerintahan militer Jepang menyetujui didirikannya partai politik dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) di bawah pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mansyur. Namun, partai ini akhirnya kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944 atas perintah pemerintahan Jepang.
Zaman Kemerdekaan Indonesia
Pada mulanya dipertimbangkan hanya ada satu partai politik saja di Indonesia untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat. Pertimbangan ini kemudian dilepaskan pada tanggal 3 November 1945, setelah pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi antara lain menyatakan bahwa pemerintah menginginkan timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah rakyat dapat dipimpin secara teratur.
Dengan adanya adanya maklumat tersebut akhirnya bermunculan partai-partai politik, sehingga pada waktu pemilihan umum tahun 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan organisasi poltik. Adapun partai-partai politik yang kemudian diakui oleh pemerintah RI dan yang ada pada waktu pemilihan umum tahun 1971 sebagai berikut.
Pada tanggal 5 Januari 1973 NU, Parmusi, PSII dan Perti memfungsikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian pada tanggal 10 Januari 1973 juga terjadi fusi antara PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katholik menjadi satu partai poltik bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Sesuai dengan Tap MPR No.VIII/1973, pemilihan umum yang diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977 akan diikuti oleh dua partai politik yaitu PPP dan PDI serta satu Golongan Karya.
Pada masa reformasi ditandai dengan keberadaan partai-partai politk yang sangat erat dengan kiprah para elite politik, mengerasnya massa politik dan kian mengkristalnya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya politik.
Setelah kembali, mereka mendirikan National Indische Partij (NIP) pada tahun 1919 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Dr. Setyabudhi. Setelah itu muncul beberapa partai politik lain, misalnya Indische Social Demokratische Vereniging (ISDV), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya.
Zaman Penjajahan Jepang
Pemerintahan militer Jepang menyetujui didirikannya partai politik dengan nama Pusat Tenaga Rakyat (Putera) di bawah pimpinan "Empat Serangkai", yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mansyur. Namun, partai ini akhirnya kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944 atas perintah pemerintahan Jepang.
Zaman Kemerdekaan Indonesia
Pada mulanya dipertimbangkan hanya ada satu partai politik saja di Indonesia untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat. Pertimbangan ini kemudian dilepaskan pada tanggal 3 November 1945, setelah pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi antara lain menyatakan bahwa pemerintah menginginkan timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah rakyat dapat dipimpin secara teratur.
Dengan adanya adanya maklumat tersebut akhirnya bermunculan partai-partai politik, sehingga pada waktu pemilihan umum tahun 1955 diikuti oleh 28 partai politik dan organisasi poltik. Adapun partai-partai politik yang kemudian diakui oleh pemerintah RI dan yang ada pada waktu pemilihan umum tahun 1971 sebagai berikut.
1) Kepres No. 128 1961
- Partai Nasional Indonesia (PNI)
- Nahdlatul Ulama (NU)
- Partai Katolik
Partai Indonesia (Partindo)- Partai Murba
- Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) - Aruji
- Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
2) Kepres No. 70 tahun 1961
- Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
- Partai Islam Perti (Partai Tabiah Islamijah)
3) Keppres No. 70 Tahun 1968
Kemudian berdasarkan Keppres No. 43 Tahun 1970 kesembilan partai di atas (kecuali partindo) diakui sebagai partai dan dapat mengikuti pemilihan umum tahun 1971 selain organisasi Golongan Karya (Golkar).
- Partai Muslim Indonesia (Parmusi)
Pada tanggal 5 Januari 1973 NU, Parmusi, PSII dan Perti memfungsikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian pada tanggal 10 Januari 1973 juga terjadi fusi antara PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katholik menjadi satu partai poltik bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Sesuai dengan Tap MPR No.VIII/1973, pemilihan umum yang diselenggarakan selambat-lambatnya akhir tahun 1977 akan diikuti oleh dua partai politik yaitu PPP dan PDI serta satu Golongan Karya.
Pada masa reformasi ditandai dengan keberadaan partai-partai politk yang sangat erat dengan kiprah para elite politik, mengerasnya massa politik dan kian mengkristalnya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya politik.
No comments:
Post a Comment