Pengertian Perdamaian (Ishlah), Arbitrase, Pengadilan Biasa (Al-Qadla) Menurut Hukum Islam, dan Pendapat Ulama.

Sistem penyelesaian sengketa menurut hukum Islam tidak jauh berbeda dari Hukum Nasional, yaitu melalui perdamaian (Sulh/Ishlah), melalui arbitrase (tahkim), dan melalui pengadilan kekuasaan kehakiman (wilayat al-Qadla).

Perdamaian (Sulh/Ishlah)

Ishlah secara harfiah mengandung pengertian “memutus pertengkaran atau perselisihan”. Dalam pengertian syariah dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan) antara dua orang yang berlawanan”.

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang sebelumnya di antara mereka ada suatu persengketaan, dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutannya, hal ini di maksudkan agar persengketaan di antara mereka (pihak yang bersengketa) dapat berakhir.

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam diistilahkan dengan Mushalih, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan Mushalih ‘anhu, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan Mushalih ‘alaihi

Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturrahmi (hubungan kasih sayang) di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri.

Dasar Hukum

Anjuran diadakannya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qura’an, Sunnah Rasul, dan Ijma’.

• Dalam Al-Qura’an

QS. Al-Hujaraat (49) ayat (9), yang artinya sebagi berikut.

“Dan jika  dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

• Hadits

Dari Abu Daud, At Tirmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW., bersabda sebagai berikut: “Perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

• Dasar hukum yang lain adalah ijma, yaitu para ahli hukum bersepakat bahwa penyelesaian pertikaian di antara para pihak yang bersengketa telah disyariatkan dalam ajaran Islam.

Rukun dan syarat sahnya perjanjian perdamaian

Rukun dari perjanjian perdamaian adalah:

1. adanya ijab;
2. adanya Kabul; dan
3. adanya lafal. 

Ketiga rukun ini sangat penting artinya dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa adanya ijab, Kabul, dan lafal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Apabila rukun ini telah terpenuhi, maka dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, yaitu masing-masing pihak berkewajiban untuk menaati isi perjanjian. Perjanjian itu dapat dipaksakan pelaksanaannya, tiddak dapat dibatalkan secara sepihak dan kalaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan kepada hal berikut ini.

1. Perihal subjek. Orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan juga harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melepaskan  haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian itu.
2. Perihal Objek perdamaian. Harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
3. Berbentuk harta (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai, diserahterimakan, dan bermanfaat.
4. Dapat diketahui secara jelas, sehingga tidak menimbulkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang dapat menimbulkan pertikaian yang baru.

Sengketa yang boleh didamaikan

• Sengketa tersebut berbentuk harta yang dapat dinilai.

• Menyangkut hak manusia yang boleh diganti.

Dengan kata lain perjanjian perdamaian hanya sebatas pada persoalan-persoalan muamalah saja (hubungan keperdataan). Sedangkan persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah SWT. tidak dapat diadakan perdamaian.

Arbitrase

Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah al-tahkim merupakan bagian dari al-qadla (peradilan). Seperti yang dikemukakan oleh para sarjana muslim, yakni: Ibnu Farhun mengatakan: “Wilayah tahkim adalah wilayah yang didapatkan dari perseorangan. Ini merupakan bagian dari al-qadla yang berhubungan dengan harta benda, bukan dengan al-hudud dan al-qishas. Juga Ibnu Nu’jaim pernah berkata: “Al-tahkim adalah bagian dari al-qadla”. 

Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, maupun ijma, bila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun bila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bias meminta kepada pihak ketiga yang untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (Hakam)

• Kekuatan Keputusan Hakam

Ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa karena kedua belah pihak telah setuju untuk memilih hakam itu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, maka apa yang menjadi keputusan dari hakam itu langsung mengikat tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan kalangan pengikut Imam Syafi’I berpendapat bahwa putusan hakam sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa.

• Eksekusi Putusan Hakam

Pada dasarnya putusan hakam itu pelaksanaannya adalah suka sama suka antara dua orang yang bersengketa. Hakam tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak yang ternyata di kemudian hari tidak bersedia melaksanakan keputusan itu. Oleh sebab itu seperti ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Nidzamul Qadla Fil-Islam, bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan hakam itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada Pengadilan Negeri untuk Al-qadla membantu pelaksanaan putusan itu. Menurutnya lagi, hakim tidak berhak untuk membatalkan putusan itu, selama putusan itu sejalan dengan hukum yang berlaku atau dipakai pada badan arbitrase yang memutuskannya.

Pengadilan Biasa (Al-Qadla)

secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih kata ini berarti menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil adan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara pada pengadilan semacam ini dikenal dengan qadli (hakim). Kekuasaan qadli tidak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari qadli ini mengikat kedua belah pihak.

Dasar hukum dari al-qadla:

Dalam QS. an-Nisa (4): 35 dinyatakan:

“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”.

Hadits Riwayat Bukhari dalam al Adab Al Mufrad atau Daud, dan An Nasa’I dari Syuraih bin Hani dari ayahnya yang berisikan:

“Ada rombongan yang datang kepada Rasul SAW. dan diantaranya ada yang bergelar Abu Al Hakam, lalu Rasul mengatakan kepadanya: Sesungguhnya Allah adalah Al Hakam dan kepada-Nya-lah Al Hukum, kenapa engkau bergelar Abu Al Hakam? Jawabnya sesungguhnya kaumku, apabila terjadi perselisihan di antara mereka selalu mendatangi aku, maka tetapkanlah hukum di antara mereka, maka kelompok yang bertikai dapat menerima keputusan hukum itu, lalu Rasul berkata: alangkah bagusnya hal itu.